DomaiNesia
ADVERTISEMENT

Faisal Arif, Lulusan Doktor UNDIP Termuda Dengan Predikat Cumloude

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (FH UNDIP) berhasil mencetak doktor hukum termuda, Faisal Arif yang lulus dalam sidang doktor pada 20 November 2020 dengan masa studi 3 tahun 2 bulan. Faisal tercatat sebagai Doktor Hukum UNDIP termuda sekaligus Doktor Hukum termuda yang dimiliki oleh Kejaksaan RI. Uniknya, studi ilmu hukum yang dijalani Faisal dari jenjang S1, S2 hingga S3, semuanya diselesaikan di Fakuktas Hukum UNDIP Semarang dengan predikat cumlaude.

Di usia yang masih tergolong muda yakni 27 tahun, Faisal resmi menyandang gelar doktor hukum dengan disertasi mengenai ”Rekonstruksi Mekanisme Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden Indonesia Pada Masa Jabatannya Berdasarkan Kerangka Demokrasi dalam Negara Hukum Pancasila”.
Di Promotori oleh Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., dan Co-promotor Dr. Lita Tyesta A. L. W., S.H., M.Hum., Faisal Arif berhasil mempertahankan Disertasinya yang berjudul “Rekonstruksi Mekanisme Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden Indonesia pada Masa Jabatannya Berdasarkan Kerangka Demokrasi dalam Negara Hukum Pancasila” di depan Promotor, Co-promotor, Penguji Internal Dr. Fifiana Wisnaeni, S.H., M.Hum., Dr. Amalia Diamantina, S.H., M.Hum., Dr. Ratna Herawati, S.H., M.H., dan Penguji Eksternal yang merupakan Hakim Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.P.A.
Menurut Faisal, rahasia kesuksesannya dalam menyusun disertasi ini adalah tekad yang kuat dan konsistensi “Saya selalu meluangkan waktu membaca referensi dan menulis disertasi ini di waktu selepas bekerja atau waktu luang pada akhir pekan,” tutur Faisal yang kesehariannya bertugas sebagai Staf Intelijen pada Kejaksaan Negeri Kampar, Riau. Ditengah kesibukannya bekerja, Faisal selalu memiliki komitmen menyelesaikan disertasinya.
Faisal mengatakan setidaknya ada 3 alasan mengapa mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945 harus diperbaharui:

Pertama, Pergeseran kedudukan dan kewenangan MPR yang sekaligus secara parallel membawa perubahan hubungan antara MPR dengan Presiden, namun tidak diikuti dengan penyesuaian mekanisme pertanggungjawaban (pemberhentian) Presiden dan/atau Wakil Presiden. Kedua, adanya potensi melanggar HAM Presiden dan/atau Wakil Presiden apabila diadili oleh pengadilan yang inkompeten, dimana mekanisme yang sekarang tidak memperhatikan HAM dari Presiden dan/atau Wakil Presiden yang juga merupakan warga negara, terkait dengan pelanggaran hukum maupun perbuatan tercela yang dituduhkan kepada Presiden dan/ atau Wakil Presiden, yang seharusnya diadili oleh majelis yang mana memiliki kompetensi pada hukum pidana, dalam hal ini merupakan majelis yang berasal dari Mahkamah Agung. Ketiga, terkait putusan Mahkamah Konstitusi bersifat tidak final dan tidak mengikat dalam pemberhentian Presiden dan/ atau Wakil Presiden, putusan Mahkamah Konstitusi bukan merupakan putusan hukum terakhir serta tidak mengikat Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pemutus akhir pada mekanisme pemberhentian.
Pada akhirnya Faisal memberikan gagasan Mekanisme ideal pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden Indonesia pada masa jabatannya berdasarkan kerangka demokrasi dalam Negara hukum Pancasila mengakomodir satu gagasan one stop court yang di dalamnya terdapat pranata judicial combine bagi pemberhentian Presiden dan/ atau Wakil Presiden Indonesia.

Judicial combine merujuk pada kombinasi perdilan yang terdiri dari Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Pelibatan Mahkamah Agung didapat dari komparasi Rusia, Brazil, AS serta Azerbaijan yang selanjutnya di bentuk berdasarkan kerangka demokrasi dalam negara hukum Pancasila yang kemudian didapatkan Gagasan One Stop Court. One Stop Court merupakan peradilan satu atap (terpadu) yang sifatnya insidental, hanya terbentuk khusus untuk mengadili pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Demokrasi dalam negara hukum Pancasila pada mekanisme pemberhentian Presiden dan/ atau Wakil Presiden merupakan kesatuan proses pemberhentian yang berdasar pada kerangka demokrasi dalam negara hukum Pancasila. Demokrasi disini merupakan kedaulatan rakyat yang diejawantahkan dalam Lembaga DPR dan MPR.

Namun demokrasi disini berada dalam koridor negara hukum Pancasila yang diwujudkan dalam one stop court (peradilan khusus untuk mengadili Presiden dan/atau Wakil Presiden) yang terdiri dari MK dan MA, karena pemberhentian memiliki dimensi politik, hukum tata negara dan hukum pidana.

Dengan kata lain perwujudan kedaulatan rakyat melalui Lembaga DPR dan MPR yang keputusannya diambil melalui prinsip mayoritas mutlak (majority rule) tidak lagi ditempatkan pada pemutus akhir proses pemberhentian, tetapi diakhiri pada lembaga yudisial (MA dan MK) sebagai batasan demokrasi dalam negara hukum Pancasila. Maka, penelitian ini juga melakukan reposisi terhadap Majelis Permusyawaratan Rakyat yang awalnya menjadi pemutus akhir mekanisme, menjadi pemutus akhir proses politik.

Maka didapatkan rekonstruksi mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dimulai dari Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat dan diakhiri oleh keputusan One Stop Court.

DomaiNesia
ADVERTISEMENT
DomaiNesia
ADVERTISEMENT

TERPOPULER

Berita Terbaru

Berita Lainnya